Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku belum menyetorkan draf revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke DPRD.
Aturan ini nantinya juga akan memuat tentang reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Heru Hermawanto mengatakan pihaknya baru akan mengajukan revisi Perda itu tahun 2021. Saat in, ia bersama sejumlah pihak masih melakukan pembahasan sebelum mengajukan revisi Perda.
"RDTR kan nanti akan kami masukin di tahun 2021," ujar Heru saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2020).
Baca Juga: Tes Corona Bodetabek Tak Sebanding DKI, Pemprov: Penularan Tak Akan Selesai
Perda ini diketahui seharusnya menjadi dasar hukum sebelum Pemprov DKI bisa melakukan reklamasi Ancol. Rincian lahan buatan itu harus masuk ke Perda sebelum dikerjakan.
Kendati demikian, Heru mengatakan sebenarnya untuk melakukan reklamasi Ancol, tak diperlukan Perda tersebut. Menurutnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sudah bisa dijadikan alas hukum.
"Jadi acuannya pake perpres 60. Untuk reklamasi Ancol 155 hektare? iya," jelasnya.
Ia menyebut lahan buatan seluas 35 hektare di Ancol Barat dan 120 hektsre di Ancol Timur sudah masuk dalam Perda itu. Peta wilayah untuk kedua lokasi perluasan Ancol itu sudah masuk di aturan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Itu di perpresnya sebenarnya sudah muncul," pungkasnya.
Baca Juga: Tingkat Kematian karena Covid-19 di DKI 3,8 Persen, Kesembuhan 63,4 Persen
Keterangan yang disampaikan Heru berbeda dengan yang apa yang diutarakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
