Infografis
Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tentang keluarga miskin baru muncul kaena keluarga miskin saling besanan membuat kaget politikus Fadli Zon.
Politikus Partai Gerindra itu mengaku tak menyangka jika Menteri Muhadjir bisa melontarkan pernyataan tentang kelahiran keluarga miskin baru yang disebabkan oleh perkawinan sesama keluarga miskin itu.
Fadli mengaku bahwa ucapan itu membuatnya tak lagi mengenali sosok Muhadjir yang dulu pernah ia kenal.
"Kok Pak Muhadjir pernyataannya bisa begini ya? Tak seperti Pak Muhadjir yang saya kenal dulu tahun 1990-an," tulis Fadli Zon melalui Twitter, Selasa (4/8//2020).
Baca Juga: Tembus 5,7 Juta Rumah Tangga, Menko PMK: Kemiskinan Basisnya di Keluarga
Pernyataan Menteri Muhadjir dinilai kontroversial lantaran menyebut bahwa jumlah rumah tangga miskin terus meningkat karena perkawinan.
Mengutip Antara, Menteri Muhadjir berpendapat bahwa keluarga miskin yang menikah dengan keluarga miskin lain memunculkan rumah tangga miskin baru.
Oleh karena itu, Menteri Muhadjir mengatakan perlu adanya pemotongan mata rantai keluarga miskin di Tanah Air.
"Ini penting, karena kemiskinan itu pada dasarnya atau basisnya adalah di dalam keluarga itu sendiri," katanya ketika menjadi pembicara webinar kegiatan peringatan Hari Anak Nasional 2020.
Lebih lanjut, Menter Muhadjir mengatakan bahwa hingga saat ini rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 76 juta keluarga yang tersebar di berbagai daerah.
Baca Juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Mantan Pengidap Stunting
Jumlah itu masih merupakan 20 persen dari total rumah tangga di Indonesia.
Kondisi rumah tangga miskin itu, dijelaskan Muhadjir, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan anak, misalnya stunting (kekerdilan anak).
Dengan jumlah keluarga miskin yang cukup tinggi, Muhadjir mengingatkan agar semua pihak betul-betul siap dalam merencanakan keluarga agar terhindar dari kelahiran anak stunting.
Apalagi, saat ini angka stunting di Indonesia masih di atas 20 persen.
