Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara mengenai anggapan penerapan sistem ganjil genap (gage) kendaraan bermotor yang akan membuat klaster baru Covid-19 oleh Ombudsman DKI.
Pasalnya, karena kebijakan tersebut, penularan virus dinilai akan semakin merebak di angkutan umum.
Syafrin mengatakan, aturan gage di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi sudah berbeda tujuannya dari sebelum pandemi. Sekarang, kata Syafrin, gage tak lagi diterapkan demi mendorong pengguna kendaraan pribadi naik angkutan umum.
"Pemberlakuan ganjil genap saat pandemi dengan masa pandemi beda, tujuanya beda," ujar Syafrin saat dihubungi Suara.com, Selasa (4/8/2020).
Baca Juga: 1.195 Pengendara Langgar Aturan Gage, 121 Mobil Diputarbalik
Ia menjelaskan, gage diterapkan agar masyarakat dibatasi kegiatannya. Sebab, sekarang ini pihaknya tak lagi memiliki regulasi untuk melakukannya sejak aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dicabut.
"Justru saat pandemi ini tujuanya adalah sebagai instrumen pembatasan pergerakan orang," jelasnya.
Selain itu, kata Syafrin, gage juga diterapkan demi mendukung kebijakan membatasi kegiatan perkantoran sampai 50 persen. Sebab pegawai yang naik mobil akan berpikir ulang untuk bekerja di kantor.
"Perkantoran, para CEO, otomatis akan disiplin menerapkan prinsip 50 persen work from home dan 50 persen bekerja di kantor, dan dibagi minimal dua shift. Itu tujuanya," tuturnya.
Selain itu, selama aturan pembatasan perkantoran ini dibuat, penerapannya dinilai kurang efektif karena meski di rumah, masih banyak orang yang bepergian untuk sekadar nongkrong. Dengan gage ini, mereka disebut akan lebih memilih untuk berada atau bekerja di rumah.
Baca Juga: Pemkot DKI Kembali Terapkan Ganjil Genap, Volume Lalin Turun Hanya 2 persen
"Agar mereka tidak melakukan perjalanan yang tidak penting," pungkasnya.
