Infografis
Suara.com - Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Pendidikan Maarif NU menyatakan tetap akan mundur, jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaksakan Program Organisasi Penggerak (POP) digelar tahun ini.
Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Arifin Junaidi mengatakan, pihaknya baru mau bergabung jika Nadiem benar-benar mematangkan konsep dan menunda pelaksanaan POP ke tahun depan.
"Apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemendikbud," kata Arifin kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).
Dia mengemukakan, tahun ini LP Ma'arif NU memilih fokus dalam peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.
Baca Juga: Nadiem Sudah Minta Maaf dan Membujuk, Muhammadiyah Tetap Mundur dari POP
"Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma'arif NU PBNU minta kepada Kemendikbud untuk tidak mencatumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Nadiem sudah meminta maaf secara virtual kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI pada Selasa (28/7/2020) terkait polemik POP dan mengakui program digagasnya masih jauh dari kesempurnaan sehingga membuat tiga ormas ini mundur.
Dia berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP sebab ketiga ormas ini bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan.
Oleh sebab itu, dia berjanji menunda sementara POP dalam waktu tiga pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi internal Kemendikbud.
Meski begitu, CEO Gojek ini menegaskan bahwa dua ormas yang diduga merupakan perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tetap bergabung dalam POP dengan skema pembiayaan mandiri tanpa menggunakan APBN.
Baca Juga: Buntut POP, Pemerintah Didesak Stop Bermitra dengan Putera Sampoerna
