Infografis
Suara.com - Demi memperkuat bahan rumusan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) klaster ketenagakerjaan yang akan segera disampaikan ke DPR, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, minta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia melakukan kolaborasi dan sinergi.
Bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya adalah mengedepankan kekuatan dialog dalam menampung aspirasi stakeholder; memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan; berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing; dan mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.
"Penguatan koordinasi pusat dan daerah bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI maupun sesudahnya," ujarnya, saat melakukan rapat kordinasi bidang ketenagakerjaan dengan Kadisnaker se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (3/8/2020).
Ida mengatakan, RUU Ciptaker merupakan upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak dalam hal terjadi PHK. RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan. Terlebih di saat kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kemnaker dan Bandung Barat Kembangkan SDM Pertanian untuk Ketahanan Pangan
"RUU Ciptakerja ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak ibu juga perlu sampaikan ke stakeholder masing-masing, RUU Ciptaker ini merupakan jawaban atas tantangan itu. Pemerintah menyadari, draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan presiden memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi stakeholder," ujarnya.
