Infografis
Suara.com - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengkritisi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan kembali aturan ganjil genap (gage) kendaraan bermotor, terhitung sejak Senin (3/8/2020) hari ini. Pasalnya, aturan ini dinilai akan memperparah penularan Covid-19 di ibu kota.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anthony Winza mengatakan, dengan diterapkannya kembali ganjil genap, maka banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan angkutan umum. Padahal, transportasi massal merupakan salah satu fasilitas yang rawan akan penularan Covid-19.
"Di masa pandemi Covid-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," ujar Anthony dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Senin (3/8/2020).
Anthony mengakui lalu lintas sudah kembali padat, dan bahkan macetnya sama seperti sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.
Baca Juga: Ternyata Pemprov DKI Serius Pertimbangkan Penerapan Ganjil Genap Buat Motor
Bahkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sudah mengakui di beberapa titik volume kendaraan lebih padat dari sebelum pandemi.
Kendati demikian, kata Anthony, kendaraan pribadi lebih aman dibandingkan angkutan umum untuk digunakan bepergian. Potensi kontak langsung yang merupakan cara tercepat menulari virus sangat rentan terjadi di dalam kendaraan umum.
Terlebih lagi angka penularan harian virus corona Covid-19 di Jakarta makin tinggi, mencapai hampir 400 orang setiap harinya.
Karena itu, ia menganggap kebijakan yang diambil ini bertentangan dengan semangat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi Covid-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika ganjil genap diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” katanya menjelaskan.
Baca Juga: Aturan Ganjil Genap di Jakarta Lengkap, dari Lokasi sampai Jenis Kendaraan
Anthony menduga kebijakan ganjil genap ini hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan berpikir secara sektoral.
“Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan ganjil genap? Mungkin pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan lalu lintas ibu kota sekarang ini sudah kembali padat. Bahkan, volumenya sudah melebihi kondisi sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Syafrin mengatakan sejak perkantoran dibuka 6 Juni lalu, volume lalu lintas meningkat drastis. Kendaraan yang lalu lalang di jalanan sudah padat dan kemacetan Jakarta sudah seperti awal sebelum pandemi.
"Dari hasil analisa kami, ternyata volume lalu lintas itu sekarang mendekati, bahkan di beberapa titik pemantauan itu, volumennya sudah di atas normal sebelum pandemi," ujar Syafrin di Balai Kota, Jumat (31/7/2020)
Karena itu, pihaknya kembali menerapkan aturan ganjil genap kendaraan. Tujuannya untuk mengurangi volume lalu lintas yang ramai di tengah pandemi demi mencegah penularan.
"Dengan dihapusnya SIKM (Surat Izin Keluar Masuk), Pemprov DKI enggak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang. Oleh sebab itu, sekarang yang diaktivasi adalah dengan ganjil genap," katanya menjelaskan.
