Infografis
Suara.com - Sejumlah tokoh politik mengadakan pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu (2/8/2020) sore. Mereka sepakat untuk membentuk koalisi yang akan gencar memberikan kritik terhadap pemerintah saat ini.
Dari pantauan Suara.com, acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh politik, mulai dari akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.
Dalam acara tersebut, masing-masing orang mengemukakan kondisi negara saat ini yang diklaim sudah dalam keterpurukan. Karena itu, mereka sepakat untuk membuat kumpulan bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Ahmad Yani mengatakan, saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia semakin mengalami keterpurukan. Bahkan, pemerintah disebutnya sudah tak menjalankan tugas seperti seharusnya dan menjadi penyelewengan dari dasar-dasar negara.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Lakukan Prostitusi Politik di Istana
"(Koalisi ini) berpangkal dari penyelewangan terhadap cita-cita dan arah dari kemerdekaan dan proklamasi kita sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD," ujar Yani di lokasi, Minggu (2/8/2020).
Yani mengklaim koalisi ini sudah didukung berbagai kalangan yang tersebar di berbagai daerah. Terhitung sudah ada 150 tokoh yang akan ikut bersama pihaknya mengkritisi tindakan pemerintah.
"Dari awal ini yang sudah bersedia ikut ada sekitar 150 lebih dan terus menerus menyatakan dukungan. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia," jelasnya.
Di tempat yang sama, Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini merupakan gerakan moral yang tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau memakzulkan kepemimpinan Jokowi. Nantinya kelompok ini akan mengkaji berbagai permasalahan di Indonesia dan menawarkan solusinya.
"Bukan gerakan politik praktis kekuasan. Tidak ada satu katapun bahwa gerakan ini ingin memakzulkan atau memberhentikan seseorang atau sebuah rezim," jelasnya.
Baca Juga: Komnas HAM Kritik Pemerintah Dulukan Pemulihan Ekonomi, daripada Kesehatan
Beberapa hal yang mendasari lahirnya kelompok ini, kata Din, seperti adanya pembahasan untuk berbagai aturan yang dianggap menyimpang. Mulai dari UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Minerba, hingga Omnibus Law.
