Infografis
Sedangkan untuk pemberhentian PNS, sudah diatur dalam pasal 250. Berikut beberapa kriteria PNS yang diberhentikan secara tidak hormat, diantaranya:
Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
Baca Juga: Buang Surat Tilang, PNS yang Lawan Polisi di Jalur Busway Bisa Kena Pidana
Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Berdasarkan pasal 254, PNS juga wajib mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
Pernyataan pengunduran diri tersebut tidak bisa ditarik kembali dan akan diberhentikan secara hormat sebagai PNS. Tapi apabila melanggar kewajiban, PNS tersebut harus siap diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS.
Pemberhentian PNS yang ditahan atau menjadi tersangka akan dilakukan sementara sejak PNS ditahan. Hal ini tertuang dalam pasal 280.
Itulah aturan baru PNS mengenai cuti hingga pemberhentian.
Baca Juga: Masuk Jalur Busway, Detik-detik PNS Lawan Polisi dan Buang Surat Tilang
