Infografis
Suara.com - Jabatan Pinangki Sirna Malasari sebagai jaksa resmi dicopot usai pergi ke luar negeri dan diduga bertemu dengan buronan Djoko Tjandra. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung, Pinangki diduga bertemu 9 kali dengan buronan kasus Bank Bali itu di luar negeri.
Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, unsur pidana yang dilakukan Pinangki juga mesti ditelusuri.
Mahfud menilai pencopotan jabatan saja belum cukup. Sebab, indikasi adanya permainan dalam proses pidana Djoko Tjandra sangat terlihat.
"Jadi si Pinangki itu tidak cukup hanya dia dicopot, tapi juga segera dicari proses pidananya," kata Mahfud saat diwawancarai Kompas TV, Kamis (30/7/2020).
Baca Juga: Terkenal Licin, Mahfud MD Minta Masyarakat Kawal Kasus Djoko Tjandra
Dengan adanya penelusuran unsur pidana yang dilakukan Pinangki, maka bisa memungkinkan untuk membuka jalan mencari terduga lainnya yang terlibat dalam buronnya Djoko Tjandra.
"Dan digali siapa lagi di Kejaksaan Agung itu yang terlibat atau di dunia kejaksaan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi telah mencopot jabatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik menyusul beredarnya foto Pinangki dengan buronan, Djoko Tjandra.
Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural.
"Wakil Jaksa Agung telah memutuskan tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural atau di-nonjob-kan kepada terlapor (Pinangki)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu malam.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia
Penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pinangki. Pinangki menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
