Infografis
Selain itu, Anita juga dipersangkakan telah melanggar Pasal 223 KUHP, yakni memberi bantuan atau pertolongan terhadap Djoko Tjandra selaku buronan untuk meloloskan diri. Dia pun terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
"Ada barang bukti yang kita amankan yaitu surat jalan dan surat keterangan pemeriksaan Covid dan kesehatan yang semua atas nama JST (Djoko Soegiarto Tjandra)," katanya.
Sementara Kejaksaan Agung RI diminta mencopot jabatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Selain itu, juga mengusut dugaan motif pertemuan Pinangki dengan buronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.
Baca Juga: Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka
"Jika dalam berbagai pertemuan tersebut diduga ada tindak pidana suap, maka yang bersangkutan harus segera diproses hukum," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan.
Apalagi, kata Kurnia, Koorps Adhyaksa juga harus mengusut apakah adanya keterlibatan Jaksa Pinangki dalam pelarian Djoko Tjandra selama ini.
"Jika iya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Obstruction of Justice dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara," ucap Kurnia
Selain itu, ICW juga mendesak sengkarut pelarian Djoko Tjandra yang turut dibantu jenderal polisi Prasetijo, agar segera dituntaskan proses hukumnya oleh Institusi Polri.
Apalagi, pelarian Djoko selama di Indonesia terkait surat jalan turut diduga ada indikasi suap.
Baca Juga: ICW Minta Kejagung Usut Motif Pertemuan Jaksa Pinangki dengan Djoko Tjandra
"Bahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang signifikan, maka KPK harus berani mengambil alih proses hukum ini," tegas Kurnia
