Koalisi Sipil Desak Prabowo Batalkan Pembelian Pesawat Tempur Bekas

Rabu, 29 Juli 2020 | 15:56 WIB
Koalisi Sipil Desak Prabowo Batalkan Pembelian Pesawat Tempur Bekas
Gaya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat jajal Rantis Maung (Twitter)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pada 10 Juli 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner yang menyatakan ketertarikan Indonesia untuk membeli 15 pesawat tempur jenis Eurofighter Typhoon guna memperkuat alutsista TNI. Namun, pesawat yang akan dibeli bukanlah armada baru, melainkan bekas pakai Angkatan Bersenjata Austria.

Menyikapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Prabowo Subianto untuk menghentikan rencana pembelian 15 pesawat tempur bekas milik militer Australia tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari, Indonesian Corruption Watch (ICW), Imparsial, SETARA Institute, KontraS, Public Virtue Institute, ELSAM, PILNET Indonesia, LBH Jakarta, PBHI, dan Human Rights Working Group (HRWG).

Pasalnya pesawat tempur bekas Australia itu berpotensi besar menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Transparan Soal Pembelian Pesawat Jet

"Ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, dimana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan," kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam siaran pers, Rabu (29/7/2020).

Menurut Gufron, usia pesawat yang sudah memasuki hampir 20 tahun itu akan lebih memboroskan anggaran jika dibandingkan dengan mengadakan pesawat baru.

Bahkan, Pemerintah Austria dikabarkan berniat mempurnatugaskan seluruh armada Eurofighter Typhoon pada tahun 2017.

Pesawat yang dibuat pada 2002 itu menurut pernyataan Pemerintah Austria sudah memasuki masa inefisiensi dalam pengoperasiannya. Kemenhan tidak memiliki alasan yang memadai untuk membeli pesawat tersebut, baik dari aspek teknis-yuridis, aspek teknis-operasional pesawat, termasuk menimbang efisiensi anggaran negara.

"Jika rencana pembelian ini direalisasikan, maka ada potensi Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk mengoperasikan dan merawat pesawat tersebut," ujarnya.

Baca Juga: ICW Kecam Rencana Prabowo Borong Jet Tempur Bekas

Menurut Pemerintah Austria sendiri, jika mereka tetap mengoperasikan pesawat itu hingga usianya habis, mereka akan mengeluarkan kurang lebih Euro 5 miliar, dibandingkan jika mereka membeli pesawat baru yang dapat memberikan nilai efisiensi sebesar Euro 2 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI