Infografis
Suara.com - Kawanan simpanse dan gorila penghuni Hutan Ebo dikhawatirkan terancam punah setelah pemerintah Kamerun mengizinkan pembabatan pohon di kawasan tersebut.
Menyadur BNN Bloomberg, Selasa (28/7/2020), Kamerun mendeklarasikan hampir separuh Hutan Ebo akan menjadi kawasan Unit Manajemen Hutan lewat dekrti pada 14 Juli lalu.
Keputusan itu mendapat kecaman dari aktivis pecinta lingkungan, di mana Hutan Ebo sejatinya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional yang diusulkan, kendati hingga kini tak ditandatangani pemerintah.
Menteri Kehutanan dan Margasatwa Kamerun, Jules Doret Ndongo mengatakan bahwa penduduk setempat telah menentang rencana pemerintah untuk membuka hutan.
Baca Juga: Harapan, Vaksin Covid-19 dari Universitas Oxford Memasuki Uji Klinis Akhir!
Kendati demikian, pemerintah menegaskan untuk tidak lagi mengindahkan perselisihan yang telah terjadi secara berlarut-larut apakah Hutan Ebo harus dilindungi atau tidak.
Ndongo beralasan bahwa Kamerun telah melindungi kawasan hutan dalam proporsi yang cukup, sebagaimana merujuk tuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara untuk menjaga setidaknya 12% dari wilayah nasional mereka sebagai kawasan lindung; Kamerun sudah mencapai 30%,” katanya.
Hutan Ebo seluas 141.706 hektar kaya akan keanekaragaman hayati, dengan gajah, burung beo abu-abu dan populasi unik diantara faunanya yakni simpanse yang dapat menggunakan berbagai alat.
World Wildlife Foundation (WWF) dan Wildlife Conservation Society telah memanfaatkan hutan itu untuk penelitian, dan populasi gorila-nya hanya ditemukan pada tahun 2002.
Baca Juga: Bunuh Gorila Gunung, Empat Pria Ini Langsung Ditangkap
Spesies simpanse Nigeria-Kamerun diprediksi paling terancam punah dengan keputusan penebangan Hutan Ebo.
Kini hanya ada sekitar 3.500 hingga 8.000 simpanse yang tersisa di hutan Nigeria-Kamerun, di mana 700 ekor tinggal di Hutan Ebo.
Greenpeace mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dekrit itu telah mencederai dan mengabaikan pendapat komunitas lokal dan internasional.
"Secara terang-terangan mengabaikan permintaan komunitas lokal dan organisasi internasional untuk menghormati keputusan 2006 tersebut," kata juru kampanye Greenpeace, Sylvie Djacbou.
“Pemerintah Kamerun kembali memilih keuntungan finansial jangka pendek untuk elit terpilih atas kepentingan jangka panjang komunitas lokal dan perlindungan lingkungan."
