Infografis
Daniel Collinge, seorang pejabat hak asasi manusia PBB yang ikut menulis laporan tersebut, mengatakan proyek itu bertujuan untuk menekan Pyongyang untuk memperbaiki situasi.
Selain itu PBB juga mendesak agar negara-negara lain untuk tidak mendeportasi para pembelot Korut yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mencapai kebebasan dan kemakmuran.
Presiden Korea Selatan, yang berusaha meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, baru-baru ini mendapat kecaman setelah mencabut lisensi kelompok pembelot dan melarang kampanye mereka untuk mengirim selebaran propaganda anti-Pyongyang melintasi perbatasan.
Dikutip dari Channel News Asia, hubungan antara Moon Jae-in dan banyak komunitas pembelot tegang dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan tersebut muncul setelah Korea Utara mengeluh tentang kelompok-kelompok yang dipimpin pembelot mengirim selebaran propaganda dan bantuan ke Korea Utara, melihat hal tersebut pemerintah Moon mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap dua kelompok pembelot.
Baca Juga: Virus Corona Pertama di Korea Utara, Kim Jong Un Lockdown Kota Perbatasan
Polisi akan menginterogasi para pemimpin pembelot kedua kelompok, setelah menggerebek kantor mereka pada awal Juli lalu.
Pemerintah Korea Selatan juga mengatakan pihaknya berencana untuk memotong dana program pemukiman pembelot secara signifikan.
