Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut letak permasalahan tata kelola pemerintahan dikarenakan terlalu banyak peraturan yang membelenggu pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, perlu ada penyederhanaan birokrasi sehingga tidak terlalu banyak prosedur dan tahapan-tahapan.
"Di sinilah justru letak permasalahan tata kelola pemerintahan kita. Semuanya memang harus kita rubah. Terlalu banyak peraturan yang membelenggu kita sendiri, yang membuat kita sendiri, membelenggu kita sendiri. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun Anggaran 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).
Dia mengatakan, seharusnya tata kelola pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan cepat sehingga tidak terjebak aturan birokrasi.
"Padahal kita sebenarnya bisa langsung, terlalu banyak birokrasi sekali lagi yang terjebak oleh aturan yang kita buat sendiri," ucap dia.
Karena itu kata Jokowi hal tersebut menjadi pekerjaaan besar semua pihak termasuk TNI/Polri yang harus segera diperbaiki ke depan.
"Ini pekerjaan besar kita kedepan, termasuk TNI dan Polri dan saudara-saudara nanti akan berada didepan, karena akan menjadi pimpinan TNI dan Polri," kata Jokowi.
Kepala Negara juga mengajak TNI dan Polri untuk berani memberikan nuansa baru yang berbeda yakni memberikan pemikiran-pemikiran baru yang berbeda serta menemukan cara baru yang lebih cepat.
"Saya mengajak saudara-saudara peserta untuk berani ke depan memberikan nuansa baru yang berbeda, memberikan pemikiran baru yang berbeda, menuntut dan menemukan cara baru yang lebih cepat, memacu anak buah kita untuk menempuh jalan yang lebih cepat, smart yang goal oriented, orientasi yang hasilnya bisa kita lihat dan bisa kita kalkulasi," ucap dia.
"Tentu dalam kondisi normal pun cara kerja kita tetap harus berorientasi pada hasil, harus cepat, efisien karena sekali lagi negara yang cepat yang akan memenangkan kompetisi-kompetisi yang ada apalagi kita berada dalam situasi yang sulit, situasi krisis baik kesehatan dan ekonomi," sambungnya.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta mengingatkan jajaran di TNI/Polri berani mengubah cara-cara yang rumit menjadi cara yang cepat dan sederhana. Pasalnya kata Jokowi, saat ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.
"Kita harus berani merubah channel dari channel ordinary yang biasa-biasa ke channel extraordinary, channel yang luar biasa baik kecepatan maupun cara kerja kita dari channel yang rumit, cara yang rumit masuk ke cara-cara yang cepat dan sederhana, dari yang SOP normal kepada SOP yang short cut enggak bisa kita bekerja dengan cara-cara biasa dan ini kalau kita bisa mengubah ke channel yang saya sampaikan diteruskan ke posisi normal ini yang dinamakan kecepatan dan membuat kita memangnkan kompetisi dengan negara-negara lain karena kita punya kecepatan," tutur dia.
Lebih lanjut, Jokowi mengajak peserta dari Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri untuk mengawal beberapa agenda yang mendesak dan mengawal perubahan cara-cara kerja baru tersebut.
"Saya sudah sampaikan cara kerja rumit dan lambat diganti cara kerja cepat dari regulasi peraturan rumit menjadi peraturan-peraturan yang sesederhana dan sesedikit mungkin dari SOP yang berbelit-belit menjadi SOP yang mudah dan cepat," ucap dia.
Jokowi meyakini jika cara-cara tersebut dilakukan Indonesia mampu melewati masa pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian di tahun 2021.
"Sekali lagi kalau cara-cara ini bisa kita lakukan saya meyakini kita akan bisa melewati masa yang sulit dan tidak mudah ini lalu kita masuk ke budaya baru kerja ke situasi normal. Yang kita harapkan tahun depan kita posisi pulih ekonomi, vaksin ketemu dan bisa dilakukan vaksinasi massal kepada seluruh rakyat di negara kita," katanya.
