Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum puas dengan penyerapan stimulus penanganan Covid-19 di Indonesia.
Kepala Negara kemudian mengingatkan jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp 695 triliun.
“Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2020).
Dalam ratas itu Jokowi juga meminta Komite Penanganan COVID-19 dan PEN untuk mengeluarkan langkah-langkah terobosan agar mampu bekerja lebih cepat.
Baca Juga: Jokowi Minta Adik Ipar Mundur dari Pilkada dan 4 Berita Top SuaraJogja
“Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan mengenai serapan anggaran belum optimal tadi, betul-betul bisa diselesaikan,” ujar Presiden.
Dari Rp 136 triliun anggaran penanganan COVID-19 dan PEN yang sudah terealisasi, Presiden menjelaskan realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar 38 persen, realisasi stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru 25 persen.
Realisasi program pemulihan di UMKM kata Jokowi, termasuk penempatan dana di empat bank pemerintah untuk melonggarkan likuiditas.
Kemudian realisasi anggaran penanganan kesehatan baru tujuh persen, sedangkan realisasi anggaran untuk program sektoral dan pemerintah daerah baru 6,5 persen, dan kemudian realisasi insentif usaha baru 13 persen.
Presiden meminta seluruh hambatan dalam percepatan pencairan anggaran untuk segera diatasi.
Baca Juga: Tolak Jokowi Restui Gibran Maju Pilkada, Ernest Prakasa: Itu Nggak Asik
“Kalau memang di regulasi, revisi regulasi itu agar segera ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah,” ujar dia.
Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk bekerja ekstra keras dan, memahami betul situasi krisis ekonomi dan kesehatan yang sedang melanda Tanah Air.
“Saya ingin di setiap Posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di Komite kelihatan sangat sibuk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, gitu loh, aura krisisnya ada,” ujarnya.
