Persatuan Guru NU Nilai Nadiem Gagal Jadi Mendikbud

Kamis, 23 Juli 2020 | 20:02 WIB
Persatuan Guru NU Nilai Nadiem Gagal Jadi Mendikbud
Nadiem Makarim (Instagram/Kemdikbud.RI)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu) menilai Nadiem Makarim gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu A. Zuhri mengatakan banyak persoalan pendidikan arus bawah yang tak dapat diselesaikan Nadiem dengan baik.

"Simpang siur kebijakan bahkan statement Mendikbud yang kerap membuat masyarakat gusar menjadi preseden buruk terkait arah kebijakan pendidikan kedepan," kata Zuhri dalam keterangannya, Senin (23/7/2020).

Dia mencontohkan, beberapa kasus yang gagal ditangani Nadiem antara lain carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, polemik sarat kepentingan Program Organisasi Penggedak, tak serius mengawal nasib guru swastadan honorer, hingga buruknya komunikasi dengan organisasi profesi guru.

Baca Juga: NU Mundur dari Program Kemendikbud, Cak Imin Minta Nadiem Belajar Sejarah

"Konsep Merdeka Belajar yang sejatinya tidak merdeka, bagaimana tidak? Konsep yang terlihat bombastis tersebut nyatanya sudah dipatenkan oleh pihak lain diluar Kemendikbud," tegasnya.

Pergunu juga menilai tak ada yang istimewa dari kebijakan-kebijakan yang diambil Nadiem, justru lebih banyak terjadi kontroversi dalam dunia pendidikan.

"Sebagai contoh pertama, tak jelasnya arah kebijakan yang menyangkut daerah 3T misalnya, Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan, namun Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi," lanjutnya.

Pergunu menduga Nadiem jarang melihat langsung kondisi pendidikan di bawah, jadi gagal paham beliau mengurus subtansinya.

"Belum lagi kita bahas insfrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan," pungkas Zuhri.

Baca Juga: DPR Desak Mendikbub Nadiem Makarim Buka-bukaan Soal Dana POP

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI