Infografis
Suara.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar angkat bicara mengenai merebaknya isu klepon jajanan tak islami. Ia mengingatkan publik untuk berhati-hati agar tak mudah diadu domba.
Hal itu disampaikan oleh Musni Umar melalui akun Twitter miliknya @musniumar. Musni menilai isu klepon tidak islami berpotensi memecah belah bangsa.
"Isu yang disebarkan di masyarakat membuat kita lemah dan terpecah belah, ini harus kita waspadai," kata Musni seperrti dikutip Suara.com, Kamis (23/7/2020).
Di Kendari, Sulawesi Tenggara, makanan tradisional klepon disebut onde onde. Musni menegaskan makanan tersebut adalah makanan yang halal.
Baca Juga: Heboh Klepon Bukan Jajanan Islami, Pemilik Foto Buka Suara
Musni mengingatkan kepada masyarakat luas untuk semakin berhati-hati agar tidak mudah termakan isu klepon yang dihembuskan. Ia mengecam keras oknum yang sengaja menghembuskan isu tersebut.
"Saya kecam keras yang sebarkan isu klepon. Jangan sampai kita diadu domba dengan hal-hal yang membuat kita terpecah belah," ungkapnya.
Sebelumnya, kue klepon tengah menjadi trending topik Indonesia di Twitter, Selasa (21/7/2020). Ini terlihat dari gambar yang diunggah oleh akun @memefess, di mana menyebutkan jika jajanan tradisional bertabur kelapa itu bukanlah jajanan Islami.
Gambar yang tersebar di sosial media tersebut tertulis "Kue klepon tidak Islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami."
Masih belum jelas darimana dan siapa pembuat gambar tersebut. Namun, di bagian bawah tertulis nama 'Abu Ikhwan Azis'.
Baca Juga: Kue Klepon Disebut Tak Islami, MUI Minta Pengunggah dan Penyebar Diusut
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh menilai foto tersebut berpotensi melecehkan agama. Asrorun melihat unggahan foto klepon itu malah memancing keributan.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan dalam menyelidiki merebaknya klaim klepon jajanan tak islami agar tidak menjadi masalah.
"Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pengunggah dan penyebar unggahan di media sosial terebut karena secara nyata telah menyebabkan kegaduhan," kata Asrorun.
