Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas protokol kesehatan saat membuka sektor usaha hiburan malam.
Salah satu syarat yang disarankan adalah dengan mewajibkan pengunjung ikut rapid test atau tes cepat Covid-19.
Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Bambang Ismadi mengatakan, syarat rapid test itu sudah masuk ke protokol yang pihaknya siapkan. Alasan rapid test menjadi syarat karena hiburan malam biasanya dilakukan ditempat tertutup atau indoor.
Sementara lokasi indoor merupakan tempat paling rawan penularan Covid-19. Sebab, sirkuasi udara di dalam ruangan tak lebih baik dari pada di ruang terbuka.
Baca Juga: Bukan Anies, Pembukaan Hiburan Malam Tinggal Tunggu Persetujuan Gugus Tugas
"Contoh nih, setiap yang mau masuk ke tempat karaoke, dia (pengunjung) harus rapid tes di tempat. Ini masih kita komunikasikan lagi sih kepada pengusaha," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (23/7/2020).
Mengenai syarat ini, Bambang mengakui akan memberatkan para pengusaha. Karena itu ada opsi penggantinya, yakni membawa hasil swab test atau surat keterangan bebas Covid-19.
"Misalnya pengunjung yang sudah punya surat bebas Covid atau hasil non-reaktif rapid, atau rapid test di tempat, itu bisa digunakan buat akses masuk, nanti sesuai kesepakatan pembahasan saja gimana," tuturnya.
Ia membandingkan dengan pembukaan bioskop yang kembali ditunda karena di ruangan terbuka. Karena itu, jika memang harus dioperasikan, maka syarat bebas corona menjadi yang paling utama demi keselamatan pengunjung.
"Kami mengutamakan penanganan kesehatan apa ekonomi dengan buka tempat hiburan? kesehatan kan? Ini kan juga biar merasa aman, pengunjung aman, pekerja tempat hiburan aman, karyawannya juga wajib dites," pungkasnya.
Baca Juga: Masih Ada Pertentangan, DKI Klaim Depo MRT di Ancol Barat Direstui Menhub
Sebelumnya, Bambang Ismadi juga menyebut yang berhak menentukan adalah Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 DKI Jakarta. Mereka yang akan melakukan penilaian berdasarkan keamanan saat sektor usaha dibuka kembali.
