Jadi Cawalkot Solo, Pengawal Gibran Ditambah dan 4 Berita Heboh Lainnya

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:24 WIB
Jadi Cawalkot Solo, Pengawal Gibran Ditambah dan 4 Berita Heboh Lainnya
Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka berjalan menuju kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10).[Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Gibran Rakabuming Raka ditambah. Penambahan tersebut dilakukan setelah Gibran lolos menjadi Calon Wali Kota Solo melalui PDIP, belum resmi mendaftar di KPUD Kota Solo.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepolisian mengusut tuntas beredarnya isu yang menyebut kue klepon bukan jajanan islami. Pasalnya, isu tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Berikut Suara.com mrangkum berita heboh lainnya sepanjang Rabu (22/7/2020).

1. Baru Jadi Calon Wali Kota Solo, Paspampres Pengawal Gibran Ditambah

Baca Juga: Lawan Gibran, Penjahit dan Pak RW Mau Tak Digaji Jika Jadi Wali Kota Solo

Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. (Solopos)
Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. (Solopos)

Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres yang mengawal Gibran Rakabuming Raka sebagai anak presiden Jokowi ditambah. Gibran baru saja menjadi calon wali kota atau cawali Solo dari PDI Perjuangan, belum resmi sampai KPUD.

Seluruh keluarga Presiden Jokowi mendapatkan pengamanan yang sama dari paspampres. Sekarang setelah Gibran resmi mengantongi rekomendasi sebagai bakal cawali dari PDIP, pengawalan paspampres untuk Gibran tampak ada peningkatan.

Baca selengkapnya

2. Kue Klepon Disebut Tak Islami, MUI Minta Pengunggah dan Penyebar Diusut

Gambar viral kue klepon tidak Islami (Twitter)
Gambar viral kue klepon tidak Islami (Twitter)

Sebuah foto kue klepon tiba-tiba menjadi perbincangan hangat masyarakat di media sosial. Dalam foto tersebut dituliskan kalau jajanan tradisional itu dianggap tidak Islami.

Baca Juga: Victoria Beckham Juga Suka Kue Klepon

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh menganggap unggahan foto tersebut membuat kegaduhan. Sehingga ia meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan agar tidak menjadi masalah.

Baca selengkapnya

3. Aniaya Istri Gegara Lauk Ikan Asin, Ryan: Saya Jambak, Perutnya Saya Injek

Tersangka Ryan Jaya (23) yang menganiaya istri setelah ditahan di Mapolsek Cengkareng. (Antara).
Tersangka Ryan Jaya (23) yang menganiaya istri setelah ditahan di Mapolsek Cengkareng. (Antara).

Tersangka Ryan Jaya (23) blak-blakan menceritakan saat menganiaya istri sirinya, FK karena masalah lauk ikan asin.

Saat menceritakan detik-detik penganiayaan di hadapan polisi, Ryan mengaku khilaf.

Baca selengkapnya

4. Prabowo Diminta Batalkan Pembelian Pesawat Tempur Bekas Asal Austria

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. [Suara.com/M Yasir]
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. [Suara.com/M Yasir]

Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membatalkan keinginannya membeli 15 pesawat tempur berjenis Eurofighter Typoon dari Austria. Alasannya ialah karena pesawat itu bukan keluaran terbaru melainkan hanya bekas pakai.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan armada itu sempat digunakan oleh Angkatan Bersenjata Austria. Dengan begitu, menurutnya pembelian pesawat tempur itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Baca selengkapnya

5. Ahli: Jokowi Lebih Utamakan Pemulihan Ekonomi Dibanding Keselamatan Manusia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Suara.com/Ummi Saleh)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Suara.com/Ummi Saleh)

Ahli Hukum Tata Negara Refly harun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mementingkan pemulihan ekonomi dibandingkan dengan aspek keselamatan manusia di tengah pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dilahirkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2020 yang mengatur tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam aturan tersebut, komite diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan ketua pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca selengkapnya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI