Infografis
Suara.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebut proses rekrutmen dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak beres.
Hal itu terlihat dari mundurnya dua organisasi yang masuk daftar POP, yakni Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Pengusur Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah.
“Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukan jika ada ketidakberesan dalam proses rekruitmen POP,” ujar Huda kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).
Ia memandang, Kemendikbud harus memberikan perhatian khusus atas mundurnya Muhammadiyah dan NU. Sebab, lanjut Huda, dua organisasi itu memiliki rekam jejak oanjang dalam bidang pendidikan. Sehingga pengunduran diri mereka mau tidak mau bakal mempengaruhi legitimasi dari POP.
Baca Juga: Ini Respon Kemendikbud Usai Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program POP
“Bayangkan saja lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas, tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik. Jika sampai mereka mundur lalu POP mau menyasar siapa,” kata Huda.
Huda kemudian menyoroti pengunduran diri Muhammadiya dan NU karena tidak terlepas dari munculnya polemik terhadap hasil seleksi POP. Dalam hasil seleksi tersebut diketahui dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar, yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto ikut masuk. Selain itu, terdapat juga entitas baru di dunia pendidikan yang lolos seleksi program.
Atas temuan yang mengakibatkan mundurnya Muhammadiyah dan NU, Huda lantas memdesak Kemendikbud membuka apa saja yang sebenarnya menjadi kriteria dalam proses seleksi entitas untuk masuk dalam daftar POP.
“Kami mendesak Kemendikbud membuka kriteria-kriteria yang mendasari lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. Dengan demikian publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak,” kata Huda.
Alasan Muhammadiyah dan NU Mundur
Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Mundur dari Program POP, Ini Kata Kemendikbud
Dua lembaga pendidikan dari organisasi massa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digagas Menteri Nadiem Makarim.
