Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman menduga Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin memiliki kepentingan lain setelah tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat gabungan membahas buronan Djoko Tjandra di masa reses.
Menurutnya, rapat yang rencananya digelar hari ini menjadi penting untuk menindaklanjuti temuan skandal surat jalan untuk Djoko Tjandra yang telah diterbitkan Brigjen Prasetijo Utomo.
Adapun rapat gabungan itu bakal memanggil Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Dengan demikian saya di sini menduga Pak Azis Syamsuddin punya kepentingan lain, bahasa saya begitu. Tidak bisa lebih jauh. Artinya kalau demi kepentingan rakyat, demi kepentingan lembaga DPR, pasti mengizinkan, dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain," kata Boyamin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Baca Juga: Aziz Syamsudin Resmi Dilaporkan ke MKD Terkait Kasus Djoko Tjandra
Kedatangan Bonyamin ke DPR sekaligus untuk melaporkan Azis ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.
Ia diduga menghalang-halangi pelaksanaan rapat gabungan Komisi III dengan tidak memberikan izin.
"Saya hari ini mengadukan pelanggaran kode etik oleh yang terhormat Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, kapasitasnya itu. Karena beliau tidak memberikan izin kepada Komisi III untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait sengkarut Djoko Tjandra," kata Bonyamin.
Ia kemudian turut memperlihatkan bukti surat pengajuan rapat dari Komisi III di mana kolom untuk tanda tangan Azis belum terisi.
Diketahui, kekinian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Komisi III melakukan pengawasan ke lapangan terhadap Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM terkait fungsi pengawasan menindaklanjuti surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra.
Baca Juga: Bahas Djoko Tjandra, Aziz Syamsuddin: Jangan Ada Pihak yang Ngotot di Rapat
Permintaan pengawasan lapangan itu disampaikan Azis seiring dirinya yang tak kunjung mengizinkan Komisi III untuk menggelar rapat dengar pendapat gabungan membahas persoalan Djoko bersama tiga mitranya tersebut. Padahal sebelumnya, Ketua Komisi III Herman Hery sudah mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan rapat di masa reses.
