Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemnaker empat kali berturut-turut sejak tahun 2016, 2017 dan 2018.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK Tahun 2019 melalui video conference, di kediamannya, Komplek Liga Mas Indah, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Predikat WTP ditandai dengan penyerahan 1 paket buku LHP tahun 2019 oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan paket buku LHP tersebut disaksikan oleh Wapres, KH Ma'ruf Amin; Menko Kesra, Airlangga Hartarto; Mensesneg Pratikno; Menseskab Pramono Anung dan seluruh anggota BPK.
Usai menyaksikan melalui video conference, Menaker memberikan apresiasi kepada seluruh seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas hasil audit BPK secara quattrick.
Baca Juga: Kemnaker Kaji Persiapan Penempatan PMI di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker, yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujarnya, Jakarta, Senin (20/7/2019).
Ia menegaskan, keberhasilan Kemnaker meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut, tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, opini WTP dari BPK merupakan wujud dari komitmen dan tekat setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ida.
Ia mengungkapkan, kinerja Kemnaker semakin terlihat membanggakan. Saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat.
Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi Pekerja Hotel, Kemnaker Mengadakan Pelatihan Cookery
"Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang," ujarnya didampingi Plt. Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan
Ida berharap, pada 2020, seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker.
"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Firman Agung, dalam sambutannya mengatakan, tahun ini, berdasarkan ketentuan UU Keuangan Negara dan UU APBN, pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari 87 laporan kementerian dan lembaga, termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum keuangan Negara (LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN tersebut
Firman mengatakan, LKPP tahun 2019 mencakup tujuh komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan equitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (*)
