Absen Terus di Sidang, Hakim Didesak Tolak PK Djoko Tjandra

Senin, 20 Juli 2020 | 10:20 WIB
Absen Terus di Sidang, Hakim Didesak Tolak PK Djoko Tjandra
Terdakwa kasus Bank Bali sekaligus Dirut PT Era Giat Prima Djoko S. Tjandra mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23-2-2000). ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta/mp/aa.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh buronan buronan kasus korupsi cassie Bank Bali, Djoko Tjandra, Senin (20/7/2020).

Berkenaan dengan hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar majelis hakim menolak permohonan PK yang diajukan oleh Djoko Tjandra. Pertama, Djoko Tjandra sudah dua kali mangkir dalam sidang yang berlangsung pada Senin (29/6/2020) dan Senin (6/7/2020) lalu.

"Persidangan telah digelar sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan juga tidak dapat dihadirkan oleh kuasa hukumnya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa Djoko Tjandra tidak kooperatif terhadap persidangan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Djoko selaku pemohon wajib hadir. Mulai dari pendaftaran, hingga persidangan PK berlangsung.

Baca Juga: ICW Desak PN Jaksel Tolak PK Buronan Djoko Tjandra

"Sudah secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon wajib hadir saat melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan persidangan PK," katanya.

Kurnia melanjutkan, sang buronan selama ini tidak kooperatif terhadap penegakan hukum. Hal tersebut terbukti karena dia melarikan diri saat putusan pemidanaan dijatuhkan terhadap dirinya.

"Sehingga, majelis hakim semestinya dapat bertindak objektif dan juga turut membantu penegak hukum (Kejaksaan) dengan tidak menerima permohonan PK jika tidak dihadiri langsung oleh yang bersangkutan," papar Kurnia.

Lebih lanjut, Kurnia mendesak agar pemerintah menjalin komunikasi dengan pemerintah Malaysia untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra. Sebab, sang buronan disebut berada di Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka pengobatan.

"Atas dasar informasi tersebut, pemerintah harusnya bisa segera menjalin komunikasi dengan Malaysia untuk segera memproses pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Bila perlu, Presiden Joko Widodo juga harus turun tangan untuk memastikan pemerintah Malaysia dapat kooperatif dalam penegakan hukum atas terpidana Djoko Tjandra," tutup dia.

Baca Juga: PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK Buronan Cassie Bank Bali Djoko Tjandra

Sebelumnya, Djoko mendaftar PK atas kasusnya ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020 lalu. Dalam sidang PK tersebut, sang buronan dua kali mangkir. Pada sidang PK perdana yang dihelat pada Senin (29/6/2020), dia urung hadir dengan alasan sakit.

REKOMENDASI

TERKINI