Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa membuka jalur diplomasi untuk memulangkan buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra dari Kuala Lumpur, Malaysia. Apalagi Djoko disebut memiliki kedekatan dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Boyamin menganggap jalur diplomasi Jokowi bisa membantu aparat penegak hukum Indonesia untuk berkoordinasi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Rassid.
"Ini memang harus presiden yang selevel itu karena antar negara. Tidak bisa kemudian Jaksa Agung ke sana, diketawain," kata Boyamin dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (18/7/2020).
Pernyataan Boyamin tersebut tidak terlepas dari pengalaman Jokowi juga pernah ikut turun tangan dalam proses pemulangan WNI bernama Siti Aisyah yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan adik Presiden Korea Utara Kim Jong Nam di Negeri Jiran.
Baca Juga: Klaim Red Notice Djoko Tjandra Tidak Dihapus, Polri: Delete by Sistem
Saat itu, sempat terjadi barter ketika mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad meminta kapal pesiar mewah Equaminity yang bertengger di Indonesia sebagai barang bukti kasus korupsi di negaranya. Sebagai timbal balik, Jokowi meminta agar Siti bisa dipulangkan ke tanah air.
"Dulu Siti Aisyah yang dituduh meracun kaka presiden Korut itu bisa dipulangkan karena memang campur tangan pak presiden Jokowi," ujarnya.
Boyamin memahami apabila beban Jokowi sebagai presiden saat ini berat lantaran masih dihadapi oleh pandemi virus Corona (Covid-19). Akan tetapi menurutnya, apabila Jokowi bisa membantu untuk memulangkan Djoko Tjandra setidaknya bisa mengobati kekecewaan masyarakat melihat aparat penegak hukum tidak mampu menangkap pria yang dipanggil dengan sebutan Joker tersebut.
"Sehingga mudah-mudahan Pak Presiden mampu juga hadir untuk mengobati marahnya rakyat semua ini," pungkasnya.
Baca Juga: Polri Klaim Red Notice Djoko Tjandra Terhapus Otomatis
