Suara.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendorong penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk menempuh upaya hukum untuk mencari keadilan atas vonis ringan terhadap terdakwa penyiram air keras kepada dirinya.
Menurut Nasir, bukan tidak mungkin apabila upaya hukum lebih lanjut yang nantinya ditempuh dapat memberikan keadilan bagi Novel.
"Bisa saja nanti dalam upaya-upaya hukum selanjutnya Novel mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi kami menganjurkan kepada Novel, kalau memang belum mendapatkan apa yang diharapkan, maka tempuhlah upaya hukum selanjutnya," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (17/7/2020).
"Dan setelah harus ada upaya juga untuk membangun opini, dalam arti bukan kemudian untuk mempengaruhi putusan hakim di tingkat banding atau di kasasi. Tapi paling tidak Novel harus bisa banyak belajar dari kasus ini," Nasir menambahkan.
Baca Juga: Kompolnas Desak Polri Pecat 2 Polisi Penyerang Novel Baswedan
Sebelumnya, Nasir Djamil memandang vonis hakim terhadap dua terdakwa penyiraman air keras Novel Baswedan tidak adil bagi penyidik senior KPK tersebut.
Ia berujar, sekelas Novel yang merupakan penegak hukum saja masih merasakan ketidakadilan hukum. Ia kemudian menyoroti apabila kasus-kasus serupa menimpa masyarakat biasa menjadi korbannya.
"Jadi memang inilah potret penegakan hukum. Jadi Novel Baswedan sendiri sebagai bagian dari penegak hukum juga mengalami ketidakadilan, saya kira kan begitu. Apalagi orang-orang umum," kata Nasir kepada wartawan.
Kendati begitu, ia melihat keputusan hakim yang memvonis terdakwa Rahmat Kadir Mahulette 2 tahun penjara dan Ronny Bugis 1 tahun 6 bulan penjara berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Diketahui, JPU sebelumnya menuntut keduanya hanya satu tahun penjara.
"Padahal hakim bisa saja memutuskan di bawah 1 tahun. Artinya hakim masih memiliki sense of human, masih ada rasa kemanusiaan. Di mata hakim mungkin tuntutan JPU bagi hakim tidak pas. Artinya ada akibat yang diterima Novel, mata kirinya rusak total, artinya permanen," kata Nasir.
Baca Juga: Penyerang Novel Divonis 2 Tahun, Tim Advokasi Desak Jokowi Bentuk TGPF