Infografis
Suara.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yowono tidak berkomentar banyak terkait proses etik anggota Brimob yang telah divonis bersalah oleh majelis hakim karena melakukan penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Argo mengatakan proses etik dua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, sepenuhnya diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum atau ankum.
"Semua diserahkan kepada ankum-nya, atasannya," kata Argo saat dikonfirmasi suara.com, Jumat (17/7/2020).
Saat ditanya mengenai kemungkinan proses etik akan diserahkan kepada Komandan Brimob (Dankobrimob) Irjen Anang Revandoko, Argo tak menjawabnya.
Baca Juga: Amnesty: Pengusutan Kasus Novel Baswedan Hanya Pengadilan Sandiwara
Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, Divisi Propam Polri semestinya bisa langsung memproses Rahmat Kadir dan Ronny Bugis tanpa perlu adanya perintah dari atasan kedua pelaku, karena Rahmat dan Ronny telah divonis bersalah oleh pengadilan.
"Langsung bisa diproses. Apalagi kasus ini sudah terang benderang," kata Poengky.
Lebih lanjut, Poengky menjelaskan, ada tiga jenis sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Sanksi tersebut meliputi, sanksi disiplin, etik dan pidana.
"Bagi dua orang terdakwa kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang semalam sudah divonis pidana, maka Polri dapat memproses hukuman akibat pelanggaran terhadap kode etik," ujar Poengky.
Menurut Poengky, aturan terkait sanksi etik tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Ancaman bagi anggota Polri yang melakukan pelangggaran di atur dengan jelas dalam Pasal 21 dengan ancaman terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Baca Juga: Kompolnas Desak Polri Pecat 2 Polisi Penyerang Novel Baswedan
"Karena perbuatan dua terdakwa sungguh tercela dan mencoreng nama baik institusi. Saya berharap sanksi terberat PTDH dijatuhkan pada mereka," ucap Poengky.
