Suara.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berharap Divisi Propam Polri dapat menjatuhkan sanksi terberat terhadap dua anggota Brimob Polri Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.
Dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan itu diharapkan dapat diberi sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.
Poengky mengatakan, bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada kedua terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang Divisi Propam Polri berdasar hasil pemeriksaan etik terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis nantinya. Hanya saja, dia menilai, mengingat perbuatan kedua terdakwa amat tercela dan mencoreng nama baik Polri maka sudah sepantasnya hukuman terberat lah yang mesti dijatuhkan.
"Karena perbuatan dua terdakwa sungguh tercela dan mencoreng nama baik institusi. Saya berharap sanksi terberat PTDH dijatuhkan pada mereka," kata Poengky kepada Suara.com, Jumat (17/7/2020).
Baca Juga: Penyerang Novel Divonis 2 Tahun, Tim Advokasi Desak Jokowi Bentuk TGPF
Poengky lantas menjelaskan, bahwa ada tiga jenis sanksi yang diberikan bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya, sanksi disiplin, etik dan pidana.
"Bagi dua orang terdakwa kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang semalam sudah divonis pidana, maka Polri dapat memproses hukuman akibat pelanggaran terhadap kode etik," ujar Poengky.
Menurut Poengky, aturan terkait sanksi etik itu tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Ancaman bagi anggota Polri yang melakukan pelangggaran di atur dengan jelas dalam Pasal 21.
"Yang terberat adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat," ungkap Poengky.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Djuyamto telah memvonis terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan, terdakwa Ronny Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara.
Baca Juga: 2 Polisi Peneror Novel Baswedan Divonis Bersalah, Pengamat: Harus Dipecat!
Mereka dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama untuk melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.