Infografis
Suara.com - Juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying mengundang Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo untuk datang ke negaranya agar tak selalu meributkan isu HAM dari muslim Uighur.
Menyadur US News pada Kamis (16/07/2020), Hua mengatakan tak ada pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang Barat seperti yang dituduhkan pihak AS sebelumnya.
Ia menyebut tuduhan AS atas kejahatan HAM terhadap minoritas Uighur sebagai kebohongan terbesar abad ini.
"Kami menyambutnya (Pompeo) untuk melakukan perjalanan ke negara kami dan melihat apa pandangan orang Xinjiang tentang dirinya," katanya. "Aku bisa memperkenalkannya kepada beberapa teman Uighur."
Baca Juga: Diklaim Buatan Pekerja Paksa Uighur, AS Sita Produk Rambut dari China
Selain itu China juga mengatakan pihaknya akan tetap berpegang pada kesepakatan perdagangan Fase 1 yang telah dicapai dengan Amerika Serikat awal tahun ini.
![Presiden AS, Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Cina, Xi Jinping di Beijing, Cina pada November 2017 silam. [AFP/Fred Dufour]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/06/16/61420-donald-trump-dan-xi-jinping.jpg)
"Kami selalu menerapkan komitmen kami, tetapi kami tahu bahwa di beberapa hal, AS menindas China dan menggertak," katanya.
Mereka juga memperingatkan AS bahwa pihaknya akan menanggapi taktik intimidasi dari Washington, karena hubungan terus memburuk.
"Karena negara berdaulat yang independen, China harus menanggapi praktik-praktik intimidasi oleh pihak A. Kita harus mengatakan tidak, kita harus membuat tanggapan dan mengambil langkah reaktif untuk itu."
Hubungan antara Beijing dan Washington adalah yang terburuk dalam 10 tahun terakhir karena konflik di berbagai bidang.
Baca Juga: Komentar Warga Uighur di AS soal UU HAM Uighur dan Tudingan John Bolton
AS berkali-kali berang tentang penanganan China terhadap pandemi virus corona, undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong dan perdagangan juga tuduhan kejahatan hak asasi manusia di Xinjiang.
Washington pada hari Selasa menghapus penetapan status khusus untuk Hong Kong dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan China atas Hong Kong dan Xinjiang. Beijing mengutuk tindakan itu dan bersumpah akan membalas.
