Infografis
Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan seorang siswa SMA Negeri 2 Nganjuk, Jawa Timur berinisial RVR yang tidak naik kelas karena tidak mendapatkan hak mengikuti ujian susulan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi corona covid-19.
Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan pihaknya sudah mencoba melakukan mediasi antara siswa dan oknum guru dan kepala sekolah SMAN 2 Nganjuk namun tidak ada respon. FSGI juga sudah menghubungi Kadiscab Dinas Pendidikan Edy Sukarno
"Tapi menurutnya, pihak Discab belum memeroleh jawaban yang detil dari pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah. Discab akan menindaklanjuti laporan tersebut katanya," kata Satriwan melalui keterangannya, Kamis (16/7/2020).
Oleh sebab itu, FSGI akan melaporkan kasus ini ke KPAI dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud RI.
Baca Juga: Kemendikbud Komitmen Majukan Pendidikan dengan Program Guru Penggerak
"FSGI berharap ada jalan tengah yang tak merugikan siswa, sehingga RVR tetap bisa bersekolah di sekolah tersebut," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, FSGI mendapatkan aduan dari orang tua, RVR diperlakukan diskriminatif oleh oknum guru dan kepala sekolah SMAN 2 Nganjuk saat ujian online.
"RVR tidak diberikan Ujian PAT (Penilaian Akhir Tahun) susulan oleh gurunya. Alhasil, siswa malang tersebut memeroleh nilai 0 (kosong) untuk nilai PAT di 5 mata pelajaran. Akibatnya nilai akhir siswa di dalam Rapor tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum), sebagai prasyarat naik kelas," ungkap Satriwan.
Adapun 5 mata pelajaran tersebut adalah: Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Seni Budaya, Sejarah Indonesia, dan Informatika.
"Menurut keterangan ibunya, ananda tidak bisa mengikuti Ujian PAT kenaikan kelas sesuai dengan jadwal yang telah diatur pihak sekolah, karena persoalan laptop yang rusak," ungkapnya.
Baca Juga: ATVSI Minta Kemendikbud Berpihak ke Industri Penyiaran Tanah Air
Sampai sekarang di awal tahun ajaran baru yang sudah masuk 4 hari, siswa RVR belum mendapatkan sekolah.
