Infografis
Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani berharap polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah dapat diakhiri. Namun pemerintah kekinian malah mengajukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Namun, Puan belum menegaskan secara detail apakah usulan RUU BPIP dari pemerintah tersebut sebagai pengganti RUU HIP atau bukan. Saat konferensi pers Puan belum memastikan akan mencabut RUU HIP atau tidak. Sehingga posisi RUU HIP di DPR itupun terkesan menggantung.
Dalam konferensi pers, Puan sekaligus menerima kunjungan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyampaikan surat presiden terkait dokumen berisi lampiran RUU BPIP. Selain Mahfud, hadir pula Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, MenPAN RB Tjahjo Kumolo, dan Mekumham Yasonna Laoly.
"Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yaitu berisikan substansi yang telah ada dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan, Kamis (16/7/2020).
Baca Juga: Ada Aksi di Gedung DPR, TransJakarta Lakukan Rekayasa Layanan
Perbedaan itu, lanjut Puan, terletak kepada substansi RUU. Di mana konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal.
Sementara RUU HIP berisi 10 Bab dan 60 Pasal. Puan berujar substansi pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan pembinaan ideologi Pancasila.
"Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi," ujar Puan.
Puan mengatakan, nantinya DPR dan pemerintah akan meminta pendapat dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu mengenai RUU BPIP baru kemudian melakukan pembahasan. Atas adanya usulan pemerintag itu, Puan kemudian mengatakan bahwa polemik mengenai RUU HIP bisa diakhiri.
"Selanjutnya DPR dan pemerintah berharap setelah terjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi beberapa minggu terakhir ini terkait RUU HIP dapat diakhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai, serta kompak gotong-royong melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya," tandas Puan.
Baca Juga: Tuntutan Massa AntiKomunis di DPR, Makzulkan Jokowi hingga Bubarkan PDIP
Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan adanya usulan atas RUU BPIP merupakan sikap penolakan pemerintah terhadap RUU HIP. Namun, apakah RUU HIP kemudian akan ditarik atau tidak, DPR belum memutuskan.
"Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan dan walau diganti dengan BPIP yang hanya mengatur lembaga, kami tidak akan membahas sebelum menerima masukan yang komplit dari masyarakat," kata Dasco.
