Infografis
Suara.com - Pengamat kepolisian menilai kasus penerbitan surat jalan buronan cessie Bank Bali Joko Tjandra yang diduga dilakukan Brigjen Prasetyo, tak tutup kemungkinan melebar ke tindak kejahatan gratifikasi. Polri diminta usut tuntas kasus yang melibatkan anggotanya tersebut.
"Tidak menutup kemungkinan karena ini terkait dengan korupsi, ini pelaku ini anggota kepolisian menerima juga gratifikasi sehingga harus diusut," kata Peneliti Institute for Security and Strategic Studies bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, saat dihubungi Suara.com, Rabu (15/7/2020).
Bambang mengatakan, dirinya tak yakin jika Brigjen Prasetyo meneken surat jalan untuk Joko Tjandra tanpa satu alasan apa pun.
"Iya karena logika seseorang mengeluarkan surat tanpa sebab itu mengapa mengeluarkan, surat begitu vital apalagi DPO," tuturnya.
Baca Juga: Anggota Polri Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Mahfud: Selesaikan Terbuka!
Sementara itu, terkait dengan apakah dalam penerbitan surat jalan terhadap Joko Tjandra hanya melibatkan Birgjen Prasetyo seorang, Bambang meminta hal tersebut harus segera dibuktikan.
"Karena ini adakah pertanggungjawaban dalam organisasi surat menyurat ketika mengatasnamakan kepolisian, mengatasnamakan biro koordinasi Bareskrim itu harus terarsipkan di administrasi Bareskrim. Kalau ini tidak ada diarsip Bareskrim artinya Brigjen ini memainkan sendiri. Ini akan menjadi sanksi berat," tuturnya.
"Makanya bukan masalah etik dalam tubuh Polri tapi tidak menutup kemungkinan dikembangkan lagi terkait gratifikasi di tubub Polri," sambungnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis resmi mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatannya lantaran terbukti menyalahgunakan wewenang berkaitan dengan penerbitan surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra.
Brigjen Prasetyo dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri.
Baca Juga: Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra, Propam Tak Hanya Periksa Brigjen Prasetyo
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.
