Infografis
Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo secara terang-terangan menjelaskan alasan kementeriannya melibatkan sejumlah perusahaan swasta dalam proyek ekspor laut. Ia membantah jika pemerintah menguntungkan perusahaan besar dalam proyek tersebut.
Hal ini disampakan Edhy dalam tayangan YouTube Deddy Corbuzier yang dilansir Suara.com, Rabu (15/7/2020).
"Kalau ada dibilang saya mementingkan perusahaan saya pikir enggak juga. Kalaupun iya, perusahaan memang harus hidup, dan perusahaan setiap untung harus bayar pajak ke negara 25 persen, dan pajak dividen 15 persen," ungkap Edhy.
Lebih lanjut, Edhy juga membantah jika dirinya melalui Kementerian KKP memuluskan jalan sejumlah perusahaan swasta untuk terlibat dalam proyek ekspor hasil perikanan tersebut.
Baca Juga: Dicap Sebagai Menteri Titipan, Edhy Prabowo: Yang Penting Nelayan Bahagia
Ia pun menantang sejumah pihak yang menuduhnya menerima dana dari perusahaan swasta dengan melampirkan bukti.
"Yang penting saya enggak memberi karpet merah karena dia membayar sesuatu ke saya, dan kalau ada yang merasa itu tunjukkan saja mudah kan," kata Edhy.
Lebih lanjut, Edhy mengaku bahwa posisinya sebagai Menteri KKP yang sedang ia jabat adalah sebuah kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur karena sudah diberi kepercayaan.
"Gue dipecat tentara tiba-tiba jadi menteri, makanya gue bilang gue enggak berani jadi menteri. Saya jadi anggota DPR aja saya udah alhamdulillah. ini wujud rasa syukur rasa hormat, maka saya terus all out kerja," ujar politisi Partai Gerindra itu.
"Dan tim di tempat saya itu adalah tim yang Dirjen-Dirjennya Ibu Susi juga, menteri sebelumnya. Saya enggak ganti semua, yang saya isi yang kosong aja," sambung Edhy.
Baca Juga: Heboh Ekspor Benur, Bareskrim Tangkap Penyelundup Ribuan Benih Lobster
Lebih lanjut, Edhy menjelaskan salah satu alasannya memaksimalkan kebijakan ekspor hasil perikanan. Ia mengaitkan potensi keuntungan ekonomi yang bisa menjadi jalan keluar krisis Covid-19.
