Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung RI enggan menanggapi soal surat jalan buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra di Indonesia diduga diterbitkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Diduga lewat surat jalan itu, Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan dan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Maaf (kami) enggak tahu (terkait surat jalan Djoko diterbitkan oknum kepolisian)," singkat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (5/7/2020).
Saat disinggung apakah Kejagung akan menyelidiki soal temuan Indonesia Police Watch (IPW) mengenai surat jalan yang diduga diteken Brigjen Prasetyo, Hari hanya mengatakan pihaknya sedang berkonsentrasi untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra yang kini masih buron.
Baca Juga: Kasus Surat Jalan Buronan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Diperiksa Propam
"Kami fokus mencari DPO Djoko Tjandra," tutup Hari.
Sebelumnya, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengungkapkan dari data yang dimiliki olehnya, diketahui bahwa surat jalan untuk Djoko Tjandra itu dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020. Surat jalan itu disebut ditandatangi Brigjen Prasetyo Utomo.
"Dalam surat jalan tersebut Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020," kata Neta lewat keterengan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (15/7/2020).
Neta pun mempertanyakan apa alasan Brigjen Prasetyo berani mengeluarkan surat jalan bagi buronan kelas kakap Djoko Tjandra. Apalagi, kata dia, Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri sejatinya tidak punya urgensi untuk mengeluarkan surat jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan.
"Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan surat jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Djoko Chandra?" ujar Neta.
Baca Juga: Imigrasi Sanggau Kalbar: Kami Tidak Terbitkan Paspor Djoko Tjandra
Atas hal itu, Neta pun meminta Komisi III DPR RI segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengusut tuntas dugaan adanya persengkongkolan jahat untuk melindungi Djoko Tjandra. Disisi lain, Neta juga mendesak agar Brigjen Pol Prasetyo segera dicopot dari jabatannya.
