Infografis
Kurangnya pengujian yang dilakukan pemerintah membuat banyak orang--khususnya yang berkantong tebal--mengambil jalur tes covid-19 lewat jalur lain, yakni rumah sakit swasta.
Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan pemerintah harus turun tangan dan mengatur harga tes virus Corona.
Dia juga mengatakan, yang terjadi saat ini sangat tidak etis di mana layanan kesehatan justru mencari untuk dari tes covid-19 dengan memanipulasi ketakutan masyarakat.
"Pemerintah harus membuka matanya untuk mengatur ini. Ini adalah sumber daya nasional, ketika Anda memiliki kapasitas rendah dalam pengujian, Anda perlu meminta [rumah sakit] publik dan swasta untuk membantu meningkatkan kapasitas pengujian [negara]," kata Pandu.
Baca Juga: RRI Tutup Kantor di Zona Merah Corona, Alihkan Siaran dari Jakarta
"Mengapa kita membiarkan pihak yang memiliki sumber daya pengujian melakukan hal berbeda terhadap respons nasional?"
Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia mengatakan bahwa masalah mendasar saat ini adalah akses masyarakat ke layanan kesehatan. Pemerintah diharapkan bisa melindungi warganya.
"Masalah mendasar di sini adalah akses ke layanan kesehatan, hak atas layanan kesehatan," beber Andreas.
"Pemerintah harus dapat melindungi hak-hak itu, tetapi dalam pandemi skala ini jawabannya tidak semudah itu. Jelas banyak negara tidak dapat mengatasi pandemi ini."
Merujuk worldometers.info pada Rabu (15/7/2020) siang, Indonesia menempati peringkat ke-26 sebagai negara paling banyak mencatatkan kasus infeksi virus Corona.
Baca Juga: Para Ahli Sebut Indonesia Gagal Kendalikan Wabah Covid-19
Kasus infeksi covid-19 di Indonesia telah menembus angka 78 ribu orang di mana jumlah kematian mencapai 3.710 jiwa.
