Infografis
Suara.com - Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera tidak mempermasalahkan rencana Presiden Joko Widoso atau Jokowi untuk membubarkan 18 lembaga. Hanya saja, ia mengingatkan perlu ada perencanaan dan desain yang matang terkait hal itu.
Kata dia, jangan sampai pembubaran lembaga hanya terkesan tutup lubang gali lubang.
"Monggo bubarkan. Tapi selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah. Kalau bubarkan tanpa desain yang kokoh namanya kita tutup lubang gali lubang," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).
Ketua DPP PKS itu menambahkan, pembubaran lembaga juga harus memperhatikan para pegawai yang bekerja di lembaga tersebut. Ia sekaligus meminta pemerintah menerapkan prinsip reformasi birokrasi.
Baca Juga: Istana Ungkap Satu dari 18 Lembaga yang Mau Dibubarkan Jokowi
"Semua mesti dihitung dengan data dan fakta plus siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN dan pekerjanya. Pastikan kajian dan analisanya sesuai dengan grand desain reformasi birokrasi," ujar Mardani.
Diketahui, Jokowi bakal merampingkan 18 lembaga negara dan komisi. Langkah yang akan diambil Jokowi ini seakan menjadi realisasinya setelah mengancam pembubaran lembaga saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.
"Sudah ada, dalam waktu dekat ini. Berapa? 18," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2020).
Meski demikian Jokowi belum mau membeberkan 18 lembaga negara yang akan dirampingkan tersebut. Jokowi menjelaskan, alasan merampingkan sejumlah lembaga karena dalam rangka penghematan anggaran. Semakin ramping sebuah organisasi, anggaran biaya kegiatan atau program disebut dapat semakin dikendalikan.
"Semakin ramping organisasi ya cost nya kan semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ucap dia.
Baca Juga: SMRC: Pengesahan RUU Ciptaker Didukung Pemilih Jokowi daripada Prabowo
Tak hanya itu, Jokowi pun mengibaratkan sebuah organisasi pemerintahan seperti kapal yang harus bergerak cepat. Pasalnya kata dia, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.
"Saya ingin kapal itu sesimple mungkin sehingga bergeraknya semakin cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil," tutur Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Negara Pratikno membenarkan rencana perampingan sejumlah lembaga negara tersebut. Namun ia juga tak merinci 18 lembaga negara yang akan dirampingkan.
"Komite, komisi dan badan," kata Pratikno.
