Infografis
Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan aturan perubahan terkait program kartu Prakerja dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Perpres tersebut dicabut.
"Kami mendesak Presiden Jokowi mencabut Perpres 76/2020 dan menghentikan sementara pelaksanaan program kartu prakerja hingga ada hasil evaluasi menyeluruh yang disampaikan kepada masyarakat, kata Wana Alamsyah, peneliti ICW dalam keterangan pers, Senin (13/7/2020).
Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja diluncurkan pada 11 April 2020. Program tersebut menuai banyak kritik.
Kritik tersebut dari mulai konflik kepentingan, tidak tepatnya sasaran penerima manfaat, soal adanya dugaan maladministrasi, hingga adanya potensi kerugian negara yang terjadi berdasarkan kajian dari KPK.
Baca Juga: Arsul Sani : Skema Pelatihan Kartu Pra Kerja Bisa Jadi Kasus Hukum
