Cek Fakta
Suara.com - Penyidik KPK tengah menelisik sejumlah kebijakan tersangka bekas Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam kasus pemotongan anggaran dan gratifikasi. Anggaran yang dipotong di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemkot Bogor itu disebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Rachmat.
Keterangan itu digali saat KPK memeriksa eks Bupati Bogor Nurhayanti sebagai saksi untuk tersangka Yasin.
"Penyidik mengkonfirmasi kepada saksi terkait dengan pengetahuan saksi terkait adanya dugaan perintah dan kebijakan oleh tersangka Rachmat Yasin untuk dilakukan pemotongan anggaran pada setiap satuan kerja pada Pemkab Bogor yang nantinya akan di pergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka Rachmat Yasin," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).
Usai diperiksa KPK, Nurhayanti lebih memilih menghindar dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Ia lebih memilih cepat melangkahkan kakinya meninggalkan gedung merah putih KPK.
Baca Juga: Kelar Diperiksa KPK, Eks Bupati Bogor Nurhayanti Ogah Cuap-cuap ke Wartawan
"Tanya ke penyidik saja. Enggak-nggak tanya penyidik," singkat Nurhayanti.
Dalam kasus ini, Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 8.931.326.223.
Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.
Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.
Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
Baca Juga: Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Diperiksa KPK
Sebelumnya, Rachmat Yasin baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.
Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.
