Infografis
Suara.com - Masyarakat dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Aksi Penolakan Otsus menggelar aksi di depan Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2020).
Rakyat Papua menggelar aksi itu untuk mendesakkan 9 tuntutan kepada pemerintah Indonesia.
Surat berisi sembilan tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh Eto Rumpedai, Koordinator Komite Aksi Penolakan Otsus.
Satu tuntutan utama mereka adalah, menolak adanya otonomi khusus alias otsus jilid dua, karena dinilai bukan merupakan kehendak rakyat Papua.
Baca Juga: Protes di Kantor Kemendagri, Warga Papua: Otsus No! Referendum Yes!
Tuntutan kedua, mengutuk keras elite politik Papua yang mengatasnamakan rakyat untuk agenda dialog dan perpanjangan otonomi khusus.
Ketiga, meminta dibebaskannya seluruh tahanan politik dan aktivis antirasisme Papua.
"Keempat, meminta dihentikannya segala bentuk diskriminasi dan rasisme terhadap tahanan politik dan mahasiswa Papua. Kelima, kami meminta untuk dibukanya akses jurnalis asing masuk ke tanah Papua," katanya di lokasi.
Eto melanjutkan, tuntutan yang keenam, pihaknya meminta agar surat keputusan droup-out mahasiswa Universitas Khairun Ternate, karena menggelar aksi solidaritas terhadap rakyat Papua.
Tuntutan ketujuh, mendesak pemerintah menarik personel militer organik dan nonorganik dari tanah Papua.
Baca Juga: Aksi Tolak Otsus Jilid II, Puluhan Warga Papua Long March ke Kemendagri
Kedelapan, menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat alias Perpera tahun 1969, yang dinilai tidak demokratis.
