Infografis
Suara.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia menilai lembaga tersebut tidak begitu berguna sehingga perlu dibubarkan.
Pandangan tersebut bermula dari adanya wacana pembubaran 18 lembaga negara oleh Presiden Jokowi guna menekan anggaran negara yang akan dikembalikan kepada kementerian.
"Sudah ada. Dalam waktu dekat ini, 18 [lembaga]," kata Jokowi, Senin (13/7/2020) di Istana Merdeka.
Mendengar hal ini, Refly gercep menanggapi rencana tersebut dengan membuat video berjudul "Siap-siap! Belasan Lembaga Akan Dibubarin! BPIP Juga?" yang tayang di kanal YouTube-nya @Refly Harun, Selasa (14/7/2020).
Baca Juga: Refly Harun: Masuk Akal, Prabowo Bisa Jadi Menteri Ketahanan Pangan
Dalam video tersebut, ahli hukum tata negara itu mengusulkan agar BPIP juga ikut dibubarkan karena selama ini tak jelas manfaatnya.
"Saya berharap sebenarnya, BPIP juga ikut dibubarin karena menurut saya nggak ada gunanya juga lembaga ini," katanya.
Refly juga menegaskan bahwa ia mengusulkan hal tersebut bukan karena sentimen pribadi namun karena sejak awal didirikan, ia sudah menentang adanya BPIP.
"Ini mohon maaf ya dengan teman-teman, bapak-bapak yang sedang ada di BPIP, bukan karena saya sentimen dengan Megawati atau orang-orang yang ada di dalam BPIP. Ketika institusi ini bermaksud didirikan pun, saya sudah menentang karena menurut saya tidak ada gunanya," jelasnya.
Menurut Refly, tugas BPIP tidak cukup jelas karena hasil pekerjaan lembaga tersebut tidak dapat diukur secara pasti. Oleh sebab itu, ia usul agar lebih baik dibubarkan saja.
Baca Juga: CEK FAKTA: Didemo Rakyat, Megawati hingga Jokowi Malah Goyang Corona?
"Kita mendirikan sebuah lembaga yang pekerjaannya nggak jelas, not measureable, tidak jelas ukurannya. Jadi, kalau kita bicara ukuran keberhasilan BPIP itu apa? Kan bingung kita," terangnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi belum menyebutkan secara pasti 18 lembaga negara yang akan dibubarkan. Ia hanya menegaskan bahwa pembubaran tersebut perlu dilakukan agar negara bisa bergerak lebih lincah di tengah tantangan global.
