Infografis
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan jilid 2 yang diajukan oleh Panglima Serdadu eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, Senin (13/7/2020).
Sidang perdana pekan lalu ditunda hari ini lantaran Mabes Polri sebagai pihak termohon I dan Kejaksaan Agung selaku termohon II tidak hadir.
Alasan gugatan prapreadilan jilid 2 yang diajukan oleh tim kuasa hukum masih sama, yakni soal tidak sahnya penangkapan serta penahanan terhadap Ruslan. Gugatan tersebut diajukan oleh istri Ruslan, Erna Yudhiana (44), dengan nomor perkara 74/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.
Selain itu, Ruslan kembali mengajukan praperadilan yang terdaftar dengan nomor 73/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel. Kemudian, anak Ruslan juga mengajukan praperadilan dengan nomor 75/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.
Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Minta Kapolri Bebaskan Ruslan Buton
Diketahui, PN Jakarta Selatan telah menolak permohonan praperadilan Ruslan Buton pada sidang Senin (22/6) dengan alasan termohon Direktur Siber Mabes Polri memenuhi unsur yang sah dalam menetapkan status tersangka.
"Sidang Praperadilan II ini tetap yang kami gugat adalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah dengan dua alat bukti tadi. Itu yang kamj uji dihadapan majelis hakim," kata Kuasa Hukum pemohon, Hendrik Sihaan usai persidangan.
Selain itu, tim kuasa hukum meminta hakim untuk menghadirkan Ruslan sebagai tersangka dalam persidangan praperadilan. Hal itu disebutkan dalam pasal 82 KUHP, tersangka ataupun pejabat berwenang wajib dihadirkan dalam persidangan praperadilan untuk diminta keterangan.
"Artinya agar perkara ini jelas dan terang benderang. Itu kami tuliskan dalam petitum," ujarnya.
Dia menambahkan, ada tiga perkara dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Juga: Mabes Polri Mangkir, Sidang Gugatan Ruslan Buton Jilid II Terpaksa Ditunda
"Jadi ada 3 perkara yang kami ajukan dengan hakim tunggal yang berbeda," pungkasnya.
