"Kelalaian ... Tetapi apakah itu sama dengan menghina (pengadilan)?" tanya Abdul Rahman.
Anggota hakim lainnya, Nallini Pathmanathan, menambahkan bahwa kelalaian tidak sama dengan menghina pengadilan.
Hakim mengatakan niat Malaysiakini untuk sengaja mempublikasikan komentar tertentu--yang terindikasi menghina pengadilan--perlu dibuktikan.
Narkunavathy lalu membalas dengan mengatakan Malaysiakini tidak memerlukan niat langsung dalam menerbitkan komentar pada sebuah artikel.
Baca Juga: Kuasa Hukum Ruslan Buton Minta Hakim Kabulkan Kesimpulan Praperadilan
Menyediakan platform atau tempat untuk berkomentar disebutnya sudah sama saja dengan memberikan akses ke orang-orang dalam mempublikasikan buah pikirnya.
Sementara Pengacara Malaysiakini, Malik Imtiaz berpendapat bahwa publikasi itu sendiri tidak mengundang penghinaan.
Dia menuntut pembuktian dari pihak Jaksa Agung Idrus apakah mempublikasikan komentar sama dengan menyebabkan penghinaan.
"Ini harus disiarkan dengan sengaja, harus ada niat untuk menerbitkan materi skandal itu," kata Malik.
"Menyediakan platform untuk berkomentar tidak cukup untuk menarik tanggung jawab hukum," tambahnya.
Baca Juga: Rebutan Tisu Toilet, Ibu dan Anak di Australia Dibawa ke Meja Hijau
Lebih jauh, Malik mengatakan apabila menyediakan ruang berkomentar dalam sebuah artikel bisa dituntut penghinaan terhadap pengadilan, maka majelis hakim Malaysia akan sangat sibuk dengan kasus-kasus seperti itu tiap harinya.