Infografis
Suara.com - Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mengatakan, bahwa pihaknya kini lebih memprioritaskan urusan masyarakat ketimbang membela pemerintah.
Pernyataan itu menyusul laporan yang dibuat Baranusa ke Ombudsman RI pada Jumat (10/7/2020), terkait Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga telah melakukan maladministrasi dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terkait rangkap jabatan di BUMN.
"Kami mengajak masyarakat untuk memilih Jokowi, nah ketika terjadi sebuah penyelewengan, karena kami juga berhak gitu meluruskan kan gitu. Karena yang kita bawa ini masyarakat kan, jelas lebih memprioritaskan membela masyarakat daripada pemerintah," kata Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).
Kendati begitu, Adi berdalih, laporan yang dibuat pihaknya itu bukan karena merasa dikecewakan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Erick Thohir dan Sri Mulyani Dilaporkan Relawan Jokowi ke Ombudsman
Ia mengklaim, hal itu merupakan tanggungjawab moral.
"Ya secara pengelolaan bukan kecewa sebetulnya sih, ya mungkin ini dinamika ya, dinamika pemerintahan. Tapi ya perlu yang namanya dievaluasi, dan kami sebagai relawan di sini juga sekaligus mengevaluasi Jokowi-Ma'ruf Amin setahun, tapi kita melihatnya 6 tahun pak Jokowi memimpin republik gitu kan, jadi kita evaluasi di sini," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com, relawan Baranusa ini datang ke Gedung Ombudsman RI pada Jumat siang sekitar 13.30 WIB. Mereka datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya.
Adi Kurniawan mengatakan, dua menteri tersebut telah menciderai semangat revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kenapa kita melaporkan, saya bilang secara garis besar, karena rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif itu sangat bertentangan dengan revolusi mentalnya pak Jokowi," kata Adi.
Baca Juga: Adukan Erick Thohir dan Sri ke ORI, Relawan Jokowi: Kontra Revolusi Mental!
Adi mengatakan, relawan Baranusa menolak adanya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di jajaran Komisaris BUMN.
"Itu salah satunya itu ada pak Fadjroel Rachman juru bicara presiden yang juga merangkap sebagai Komisaris di PT Waskita Karya. Yang kedua adalah adik ipar dari menteri keuangan dan juga kakak kandung dari menteri keuangan dan ada sejumlah nama juga yang kami laporkan, tapi enggak seperti apa yang dirilis oleh Ombudsman yang 300-an lebih," ungkapnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, dengan adanya laporan ini pihaknya berharap agar Ombudsman bisa mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Kementerian BUMN agar bisa pulih kembali.
"Mendesak presiden mengevaluasi khususnya BUMN karena BUMN ini adalah lembaga paling strategis mengevaluasi Kementerian BUMN agar bagaimana BUMN ini pulih kembali dalam arti pulih secara pengelolaannya dan betul-betul diperuntukan untuk kemakmuran rakyat bukan kepentingan bisnis pribadi itu harapan kita," tandasnya.
