Infografis
"Hayo HR perusahaan mesti baca Permenaker No 6 terkait anak magang serta benefit untuk mereka, biar jatuhnya enggak eksploitasi," seorang warganet mengingatkan.
Peraturan dan hak karyawan magang
Pemagangan atau pemanfaatan tenaga karyawan magang sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam UU tersebut, pemagangan diartikan sebagai "...bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lebaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu".
Baca Juga: Perpanjang Masa Magang, Nadiem: Memutar Roda Perkawinan Industri-Kampus
Lebih lanjut, aturan soal magang ini juga termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyebutkan:
Yang dapat menjadi peserta pemagangan dalam negeri meliputi pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya, peserrta harus memenuhi persyaratan:
a. usia paling rendah 17 tahun untuk pencari kerja. Jika berusia tepat 17 tahun, harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali;
b. sehat jasmani dan rohani; dan
c. lulus seleksi.
Adapun aturan soal perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:
a. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
b. hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan;
c. program pemagangan;
d. jangka waktu pemagangan' dan
e. besaran uang saku.
Baca Juga: Kassian Cephas, Fotografer Pertama Indonesia yang Magang di Keraton Jogja
Sementara itu, hak-hak yang didapatkan oleh peserta magang menurut Penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
