Infografis
Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan kajian mengenai kemarahan Presiden Joko Widodo di hadapan para Menteri dalam sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020. LP3ES menganalisi respon publik melalui media online dan media sosial setelah Sekretariat Kabinet mengunggah video kemarahan Jokowi di Youtube.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menilai marah Jokowi terhadap kinerja kebijakan ekonomi dan pandemi bisa merupakan kritik internal, tetapi bisa juga 'melenyapkan' fakta terhadap kinerja yang gagal karena tergantikan oleh drama yang secara politik menarik bagi media dan publik secara luas.
Sejak video Jokowi marah di hadapan para anggota kabinet diunggah Seskab di media sosial, pembahasan tentang isu ini secara agregat dominan dalam nada negatif, yakni 44 persen.
Semula selama dua hari, pada 28 dan 29 Juni pembahasan dominan dalam nada netral. Namun pembahasan dalam nada netral langsung anjlok di hari ketiga, 30 Juni hingga menduduki posisi terakhir dengan angka 17 persen (2.799 mention).
Baca Juga: Pengamat Bandingkan Amarah Jokowi dengan Senyum Soeharto dalam Politik Jawa
"Jadi respon publik terhadap Jokowi marah itu lebih banyak negatif," kata Didik dalam diskusi kajian onlie bertema Memaknai Kemarahan Jokowi; Analisa Big Data dan Budaya Politik, Senin (6/7/2020).
Sedikitnya ada 6.134 media online nasional dan lokal yang memberitakan Jokowi marah tersebut.
Menurut Didik, dalam proses berdemokrasi di rezim Jokowi saat ini lebih menunjukan dramanya dan melupakan substansi. Begitu pula dengan perbincangan nitizen tentang Jokowi marah di media sosial yang lebih banyak bernada negatif.
Sementara itu, publik dewasa ini lebih rasional dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial. Publik cukup kritis dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi dewasa ini.
Pemerintah melakukan utang sangat banyak, tetapi tidak diimplementasikan pada sektor produktif.
Baca Juga: Istana Redam Isu Reshuffle, LP3ES: Jokowi Lemah di Hadapan Koalisi Oligarki
"Ini artinya kepeminpinan di dalam (Pemerintahan Jokowi) punya masalah berat," ucapnya.
