Minta Murid Gagal PPDB Dibiayai Pemprov DKI, PAN: Kalau Tak Bisa Ulang PPDB

Suara.com - Penasihat Fraksi PAN DPRD Jakarta, Zita Anjani, meminta agar Pemprov DKI membiayai para siswa yang gagal mendapatkan sekolah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika tak sanggup, maka ia menuntut PPDB diulang.

Zita menjelaskan, pembiayaan bagi anak yang tak lolos PPDB adalah janji dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana saat rapat dengan Komisi E DPRD beberapa waktu lalu. Dengan cara ini, siswa tetap bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa khawatir masalah biaya sekolah.

"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB," ujar Zita di gedung DPRD Jakarta, Senin (6/7/2020).

Zita menyebut DKI seharusnya mampu memberikan subsidi ini. Ia menyebut anggaran bisa diambil dari Biaya Tak Terduga (BTT) seperti penanganan corona Covid-19.

"Saya rasa itu bisa, anggaran kita kan gede. Untuk uang emergency itu BTT, Covid-19 bisa (dianggarkan) BTT, kenapa pendidikan enggak bisa," jelasnya.

Zita sendiri meyakini banyak dari para siswa yang ikut PPDB terjegal karena terhalang masalah usia. Bahkan menurutnya solusi jalur bina RW yang ditambahkan tak membantu banyak.

"Karena enggak semua RW itu punya sekolah jadi sama saja anak-anak yang deket sekolah belum tentu bisa masuk sekolah karena tadi tidak semua RW itu punya sekolah," jelasnya.

Namun jika nantinya Pemprov DKI tak sanggup memberikan subsdi para siswa bersekolah di swasta, maka ia meminta agar PPDB khusus jalur zonasi saja diulang. Sebab sistem ini disebutnya yang paling bermasalah dan memiliki kuota paling banyak.

"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja zonasinya kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke. Nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40 persen diulang saja," pungkasnya.