Refly Harun: Hebat Kalau Jokowi Berani Mengganti Luhut

Senin, 06 Juli 2020 | 12:20 WIB
Refly Harun: Hebat Kalau Jokowi Berani Mengganti Luhut
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (YouTube/Indonesia Lawyers Club)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Indonesia Political Opinion (IPO) belakangan hasil survei terkait menteri Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Berdasarkan pemaparan survei seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--, Senin (6/7/2020), setidaknya ada 10 menteri yang berada di posisi tidak aman.

Paling tinggi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang disebut mengantongi suara sebesar 64,1 persen dari total responden.

Menurut Direktur IPO Dedi Kurnia Syah, dalam acara diskusi Polemik Trijaya, akhir pekan lalu, nama menteri berikutnya yang bisa kena reshuffle adalah Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen suara.

Baca Juga: Din Syamsuddin dkk Gugat UU Corona ke MK, Refly Harun: Ini soal Gengsi

“Lalu ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8 persen,” katanya.

Di dalam data tersebut, ada pula nama Menteri KKP Edhy Prabowo 36,1 persen, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan 33,2 persen, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6 persen.

Demikian halnya dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7 persen, dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4 persen.

Kata Dedi, survei IPO dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8-25 juni 2020.

Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun turut angkat bicara soal rilis survei 10 menteri favorit Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang diinginkan untuk direshuffle.

Baca Juga: Ditanya Soal Isu Reshuffle, Moeldoko: Muncul Peramal-peramal Baru

Menurut Refly, angka 72,9 persen responden yang menganggap Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle merupakan angka yang tidak main-main. Ini pertanda publik memang merasa tak nyaman dengan kinerja sejumlah kementerian.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI