Infografis
Suara.com - Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menggelar survei yang dalam salah satu pertanyaannya terkait reshuffle jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Hasilnya, nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menempati urutan teratas yang paling banyak dipilih responden untuk diganti.
Awalnya, sebanyak 72,9 persen responden menilai perlunya reshuffle dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari responden tersebut, mayoritas yang memilih perombakan kabinet menilai jika Menteri Yasonna mesti diganti.
"Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen responden, dinyatakan paling layak dilakukan reshuffle," kata Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (4/7/2020).
Baca Juga: PKB Sebut Menkes, Mendikbud dan Menag Layak Direshuffle Jokowi
Di bawah nama Yasonna, terdapat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dianggap layak direshuffle oleh 52,4 persen responden. Posisi ketiga ditempati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dianggap layak direshuffle oleh 47,5 persen.
Posisi keempat sampai kesepuluh diduduki oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Sosial Julian Batubara, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Selanjutnya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkominfo Johnny G. Plate, MenKLHK Siti Nurbaya dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.
Dedi menilai dari daftar tersebut, ada kecenderungan di mana responden lebih memilih orang-orang yang dianggap memiliki kedekatan Jokowi untuk direshuffle. Sebut saja Yasonna yang berasal dari satu partai sama dengan Jokowi yakni PDIP.
Karena itu, Dedi berharap kepada menteri-menteri yang merasa memiliki kedekatan dengan Jokowi untuk tidak mawas diri sehingga menganggap dirinya tidak akan diganti.
Baca Juga: Ruhut Minta Menteri yang Merasa Disindir Jokowi Perbaiki Diri
"Jangan sampai kedekatan itu membuat mereka tidak begitu berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi presiden," pungkasnya.
