Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menegaskan siapapun dilarang untuk mengintervensi terhadap majelis hakim jelang sidang vonis yang terdakwa Rkasus penyiraman air keras, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 16 Juli 2020 mendatang.
Menurutnya, hakim harus menjatuhkan vonis sesuai fakta-fakta di dalam kasus disidangkannya.
"Siapapun tidak boleh intervensi. KY (Komisi Yudisial) atau siapapun enggak boleh intervensi, harus begini harus begitu. Hakim memutus sesuai fakta hukum di persidangan," ungkap Jayus usai bertemu pimpinan KPK, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).
Selain itu, KY mengaku belum menerima laporan adanya dugaan kejanggalan selama persidangan terkait pelanggaran etik yang dilakukan hakim. Meski banyak pihak menganggap persidangan kasus Novel, ditemukan sejumlah kejanggalan. Pihaknya, mengaku hanya diminta untuk melakukan pemantauan selama persidangan.
Baca Juga: Datangi KPK, Ketua KY Ngaku Mau Tukar Data dan Bahas Masalah Hakim
"Seingat saya meminta pemantauan. Setiap yang menjadi konsumsi publik KY, selalu pantau," ujar Jayus
Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis hanya satu tahun penjara. Dua anggota Brimob Polri itu dinilai terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1).
Tuntutan tersebut pun menuai kritik dari sejumlah masyarakat. Pasalnya, hukuman tersebut dinilai tidak adil. Namun, JPU berdalih bahwa pertimbangan pihaknya menuntut kedua terdakwa hanya satu tahun lantaran berdasar fakta persidangan. Mereka berdalih bahwa kedua terdakwa tidak terbukti memiliki niat atau adanya unsur kesengajaan untuk melukai Novel sebagaimana yang tertera dalam Pasal 355 KUHP.
Sementara itu, pengacara terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis pun angkat bicara atas kritikan publik terhadap tuntutan ringan yang diberikan JPU kepada kliennya. Mereka membela JPU dan mengklaim bahwa banyak masyarakat hingga praktisi hukum yang merasa paling benar.
Pengacara dari Divisi Humas Polri itu menilai, jika masyarakat hingga praktisi hukum itu mengikuti seluruh proses persidangan maka tidak akan mengkritisi tuntutan JPU terhadap terdakwa yang dinilai ringan tersebut.
Baca Juga: Novel Minta Komjak Usut Kejanggalan Tuntutan Ringan Sidang Teror Air Keras
"Banyak dari kalangan masyarakat termasuk pemerhati, pengamat dan praktisi hukum yang tidak mengikuti seluruh proses jalannya persidangan yang terjadi namun seolah-olah merasa yang paling mengerti fan paling benar, padahal sebenarnya mereka tidak mendapat gambaran yang utuh tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan," kata pengacara Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dalam persidangan dengan agenda pembacaan duplik atas replik JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (29/6/2020).
