Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mampu bersinergi dengan pihak terkait. Tito mengatakan, Saber Pungli juga harus mengawal adanya perubahan APBN dan APBD 2020 di tengah pandemi covid-19.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli, Tumpak Haposan Panggabean, mengatakan krisis wabah virus corona ini berimplikasi pada perubahan APBN dan APBD 2020.
"Untuk itu, Mendagri berharap Satgas Saber Pungli ikut mengawal perubahan tersebut sehingga penggunaannya tepat sasaran baik di Pusat maupun Daerah," kata Tumpak, Selasa (30/6/2020).
Kasatgas Saber Pungli, Komjen Pol Agung Budi Maryoto, mengajak seluruh pihak terkait mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran di tingkat Pusat dan Daerah. Ia berharap segenap jajaran Satgas Saber Pungli memenuhi penegasan Presiden agar bekerja ekstra keras dalam situasi krisis saat ini.
Baca Juga: Kisah Perawat Berhasil Melahirkan saat Terinfeksi Covid-19
Agung menjelaskan, terdapat 37 ribu lebih pengaduan masyarakat yang diterima Satgas Saber Pungli, baik melalui SMS, email, web, surat, call center, dan pengaduan langsung. Berdasarkan penindakan Satgas didapat barang bukti Rp 325 miliar lebih.
"Kami berharap peran aktif masyarakat melaporkan segala bentuk pungli dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.
Ketua Kelompok Ahli Satgas Suparman Marzuki mengatakan bahwa Satgas Saber Pungli harus membentuk tim khusus untuk penanganan bantuan sosial terkait covid-19.
Ia berharap bantuan pemerintah sampai kepada masyarakat terdampak yang sangat membutuhkan.
“Saber Pungli harus memiliki tim khusus untuk mengawasi dan memantau penyaluran bantuan itu sehingga sampai pada yang berhak menerima,” tegas Suparman.
Baca Juga: Singapura Bagikan Gadget Pelacak COVID-19 Bagi Warga Tanpa Smartphone
Adapun anggota kelompok ahli, Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi pengawalan penyaluran bantuan sosial oleh Satgas Saber Pungli. Namun, ia mengingatkan Satgas juga perlu mencermati masalah penerimaan siswa baru yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama verifikasi data sebagai syarat awal penerimaan siswa baru.
