Infografis
Suara.com - Anggota Ombudsman Laode Ida berharap teguran Presiden Joko Widodo dapat membuat para menteri Kabinet Indonesia Maju memperbaiki kinerjanya.
"Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa," ujar Laode Ida dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2020).
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI 2004-2009 dan 2009-2014 itu, penyebab teguran Jokowi ada dua. Pertama, karena Jokowi menilai sebagian menterinya terlena dengan jabatan.
"Mereka agak terlena dengan jabatan, apalagi di tengah masa COVID-19, menjadikan mereka harus lebih fokus menjaga kesehatan diri dan keluarga," kata Laode Ida.
Baca Juga: Fadli Zon: Jika Serius Marah, Presiden Harusnya Bikin Kabinet Krisis
Kedua, para menteri tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Apalagi ketika situasi pandemi saat ini, tugas-tugas yang biasa dilakukan secara normal oleh aparatur sipil negara menjadi tidak bisa dilakukan lagi dengan cara normal.
"Maka para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tidak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya," ucap Laode Ida.
Para menteri diduga tak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas yang dimandatkan Presiden di masa Covid-19, sehingga membuat Presiden menjadi berang.
Namun, apapun penyebabnya, Laode Ida menyarankan agar Presiden harus melakukan deteksi atau evaluasi khusus kepada jajaran pembantunya.
Karena yang pasti, akibat dari dua kondisi tersebut, rakyat tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat Kementerian dan Lembaga.
Baca Juga: Jokowi Marahi Para Menterinya Dinilai Pengamat sebagai Aksi Teaterikal
"Ini jelas merupakan bagian dari maladministrasi yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan Presiden," kata Laode Ida.
Laode menyarankan agar Presiden mau mempertanyakan mengapa daya serap anggaran untuk penanganan Covid-19 saja masih sangat kecil? Apakah karena hambatan kebijakan ataukah alasan teknis operasional, seperti akibat dari ketatnya Menteri Keuangan (Menkeu) dalam hal anggaran?
"Apakah Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar Presiden bisa menemukan solusi terbaik," saran Laode.
![Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida di Jakarta. [Suara.com/Adhitya Himawan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/03/31/48863-komisioner-ombudsman-ri-laode-ida-di-jakarta-suaracomadhitya-himawan.jpg)
Seperti diketahui, belum lama ini beredar video Presiden Jokowi marah hingga mengancam reshuffle kabinet. Video itu baru diunggah 28 Juni, padahal pidato itu dilontarkan pada 18 Juni.
Dalam videonya, Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi 'reshuffle' menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
